Andai Al-Quran bisa bicara,
Ia akan berkata :
“waktu kau masih anak-anak,
kau bagaikan teman sejatiku,
degnan wudhu kau sentuh aku,
dalam keadaan suci kau pegang aku,
kaubaca degnan lirih dan keras,
sekarag kau telah dewasa,
nampaknya kau sudah tidak berminat lagi padaku,
apakah aku bacaan usang?

Pakaian adat palu sulawesi tengah

 

Aku Mencintaimu Karena Allah

Cinta adalah fitra dari sang khalik..
Anugrah terindah yang Allah berikan..
Menjadi suci jika berada dalam syariat..
Dan menjadi hina jika melanggar batas syariat..
Cinta akan aku bangun dalam aturan syariat..
Semata-mata berharap kerhidoaan Allah..
Ajari aku cinta untuk bersabar..

Lembaga Interaksi Aspirasi Lingkungan & Masyarakat (LIALAMY)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAAKAT

LEMBAGA INTERAKSI LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT

(ART-LSM-LIALAMY)

                                                 POKOK-POKOK PIKIRAN

1.     LSM-LIALAMY adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berada dalam wilayah Hukum Indonesia sehingga dengan demikian lembaga ini berazaskan Pancasila.

2.     LSM-LIALAMY adalah untuk pertama kalinya telah disahkan lewat SK. No.220/23/ PKB/I/2002. Oleh karena itu maka Badan hukum ini Subyek Hukum Nasional, bukan Badan Hukum Asing, Mandiri dalam arti bukan organisasi sosial politik dan bukan bagian dari organisasi sosial politik.

Ayah & Ibuku

Entah bagaimana nasibmu kini..

Tubuhmu semakin lemah tak berdaya..

Kau korbankan demi anak-anakmu..

Tak peduli lelah, tak peduli dengan capek..

Tak kenal putus asa..

RUMAHKU

Tempat aku lahir dan besar..

Tempat aku bersama orang tuaku..

Tempat aku pertama belajar dan didik..

Tempat bercanda dan tertawa dengan kakak-kakakku..

Tempat berkumpul dengan keluarga..

ILMU

Betapa banyak orang yang  terangkat derajatnya karena engkau..

Betapa banyak orang yang rela menghabiskan waktunya karena engkau..

Betapa banyak orang yang rela menghabiskan uangya karena engkau..

Betapa banyak orang yang Bahagia karena engkau..

DESAKU LAMPESO

Lampeso, sebuah Kampung di Dusun Bungung Barania Desa Banyuanyara wilayah Kec. Sanrobone Kab. Takalar  - Sulawesi Selatan. 

Desa Banyuanyara terletak kl. 7 KM dari ibu kota kabupaten, di sebelah; selatan Desa Paddinging, utara Desa Taipa, barat Desa Patani dan timur Desa Lagaruda.  Mata pencaharian penduduk kebanyakan bertani dan tambak namun tidak terlalu menyolok karena penguasaan tehnik dan keadaan alam kadang kurang mendukung.  Di samping itu, sebagian menggantungkan hidup dengan berjualan di pasar dari hasil tambak.  Sebagian bekerja apa saja, termasuk mengojek.  Dan lainnya menjadi  migran dan urban.

Jejak-Jejak Iblis

"Maka setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya untuk menampakkan aurat keduanya yang tertutup kepada keduanya, dan setan berkata: 'Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon itu melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)'. Dia bersumpah kepada keduanya, 'Sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.' Dia membujuk keduanya dengan tipu daya...." (Al-A'raf: 20 -- 22)...

Al-Walahan : Setan Spesialis Wudhu

Fiqih Quran & Hadist Oleh : Redaksi 04 Aug, 04 - 9:00 pm

Bisa kita bayangkan, bagaimana canggihnya seorang pencuri kendaraan bermotor jika setiap hari yang dipelajari dan dikerjakan adalah mencuri motor. Ada juga pencuri spesialis elektronik, dia paling ahli soal bagaimana menggondol barang elektronik di rumah orang yang sedang lengah. Ternyata, iblis juga memiliki bala tentara yang dibekali ketrampilan khusus dan ditugasi pekerjaan yang khusus pula. Iblis menggoda manusia di setiap lini, dan di setiap lini dia siapkan setan-setan ‘spesialis’ yang pakar dalam bidangnya...

Hikmah Diciptakannya Setan

TANYA JAWAB SEPUTAR SISTEM SOSIAL BUDAYA

CIRI-CIRI PERENCANAAN SOSIAL

KATA PENGANTAR

Penyusunan perencanaan s o s i a I merupakan suatu proses kegiatan yang terdiri dari serangkaian tahapan untuk dilaksanakan s e c a r a berurutan. Adapun tahapan penyusunan perencanaan sosial dalam profesi pekerjaan sosial terdiri dari:

- Identifikasi dan perumusan masalah

- Penilaian kebutuhan

- Penetapan prioritas masalah

-Perumusan kebijakan dan strategi perencanaan program

- Perumusan tujuan

- Perumusan perencanaan program

- Penyusunan komponen kegiatan dan indeks biaya

- Langkah-langkah pelaksanaan pro¬gram

-Supervisi, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Di dalam proses penyusunan perencanaan sosial pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan tersebut, antara lain sebagaimana

diuraikan berikut ini.

Idenfikasi dan perumusan masalah.Idenfikasi dan perumusan masalah merupakan upaya awal untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan di lokasi KAT. Bagaimana perkiraan besaran permasalahan, tingkat kegawatannya, dan sebagainya.Sedangkan perumusan masalah menyangkut penanganan sasaran progam yang akan direncanakan, misalnya : terdapat warga masyarakat di lokasi KAT, baik secara individu maupun keluarga-keluarga yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.Kemudian memahami masalah tersebut dinilai merugikan atau menjadi beban warga masyarakat setempat, dan kemungkinannya sejauh mana dapat menghambat proses kehidupan masyarakat. Diadakan analisis masalah untuk merumuskan program/kegiatan yang dianggap tepat atas dasar pemahaman sebab-akibatnya, sehingga dapat dirumuskan pelayanan sosial yang akan direncanakan.

Penilain kebutuhan atau needs assessment, merupakan upaya menghitung, merinci dan menilai secara cermat terhadap permasalahan/kebutuan/peluang memperoleh sumber-sumbernya, guna menterjemahkannya lebih lanjut dalam menentukan pelayanan sosial terhadap pemberdayaan KAT.Untuk itu akan diketahui apa saja bantuan yang diperlukan bagi para penyandang masalah, siapa yang akan memberikan bantuan tersebut, kapan bantuan tersebut disampaikan, dimana bantuan tersebut diperoleh, mengapa bantuan pelayanan sosial tersebut diberikan dan bagaimana cara menggunakan bantuan pelayanan sosial tersebut.

Penetapan prioritas masalah berdasarkan : informasi/data mengenai besarnya masalah warga KAT, sebab dan akibat masing-masing masalah warga KAT, dimana kriteria tersebut untuk menetapkan prioritas masalah atau urutan prioritas teratas dari kegawatan masalah yang dihadapi warga KAT, setelah dipilah-pilah sebelumnya.

Perumusan kebijakan dan strategi perencanaan program

Kebijakan pada dasarnya merupakan langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan, sehingga mencapai tujuan, sehingga merupakan suatu pijakan atau arahan dalam perumusan program/kegiatan. Sedangkan strategi pada dasarnya merupakan cara yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, sekaligus merupakan arahan dalam merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan.Perencanaan program pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam merancang suatu program. Dengan demlkian maka kebijakan dan strategi perencanaan program pemberdayaan KAT harus dirumuskan secara tepat dalam langkah-langkah atau cara sebagai upaya pokok untuk mencapai tujuan.

Dalam perumusan tujuan hendaknya menggunakan analisis SMART (Spesific, Measurable, Aplicable/Achievable, Re¬alistic/Result oriente dan Time related). Tujuan umum dirumuskan secara kualitatif dengan pernyataan tentang kondisi yang akan diwujudkan, misalnya kesejahteraan sosial warga KAT meningkat.Tujuan khusus dirumuskan secara kuantitatif berupa pernyataan tentang hasil yang akan dicapai, misalnya warga KAT dapat menjahit baju seminggu tjga potong, warga KAT dapat berladang secara rutin setiap pagi, dsb.

A.. Perumusan perencanaan program

Perencanaan program pember¬dayaan KAT merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan berproses-nya komponen-komponen (inputs, throughputs, outputs, outcomes, im¬pacts). Inputs (masukan) : brainware (SDM), hardware (sarana & prasarana), sofware (sistem & prosedur, mekanisme kerja, peraturan-peraturan, petunjuk, dsb) serta pembiayaan, semuanya diinventarisasikan, diistimasikan kelayakannya, dirumuskan kesakhihanya secara tepat sebagai komponen dasar untuk prosesnya suatu kegiatan pemberdayaan KAT.Throughputs (proses kegiatan) : bagaimana merencanakan rangkaian kegiatan pokok untuk mengelola dan mengorganisasikan inputs diatas guna pemberian bimbingan sosial kepada warga KAT, mendiskusikan bantuan sosial dan sumber - sumber lain untuk kepentingan warga KAT, dan sebagainya. Secara keseluruhan sejak intake proses sampai dengan terminasi dan after cere-nya direncanakan sedemikian rupa dalam proses pelaksanaan kegiatan ini.Outputs (keluaran) : bagaimana merumuskan sasaran tujuan yang akan dicapai secara kuantitatif yang direncanakan. Misalnya sebagian warga KAT telah dapat menjahit bajunya keluarga masing-masing. selama sebulan 15 potong baju., dan sebaginya. Pernyataan ini dirumuskan secara fisibel, sesuai kondisi yang berkembang/ berubah, baiik perubahan kognitif, efektif maupun psikomotorik. Outcomes (hasil manfaat) bagaimana merumuskan sasaran tujuan fungsional yang dapat dirasakan oleh warga KAT. Misalnya warga KAT telah membukakan kios penjahitan untuk melayani penduduk sekitamya, dan penghasilannya dapat digunakan untuk biaya melanjutkan sekolah anaknya.Impacts (dampak) : bisa dampak positif atau negative, baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Dampak positif misalnya warga KAT yang sudah membuka kios penjahitan (konveksi) mulai dapat menampung lapangan kerja generasi muda warga KAT setempat. Sedangkan dampak negative misalnya, warga KAT yang sudah membuka kios tersebut harus mengikuti perkembangan mode yang sangat cepat, untuk itu memerlukan biaya yang sangat besar untuk menjangkaunya.Baik dampak positif maupun nega¬tive semuanya merupakan umpan balik terhadap penyusunan perencanaan sosial program pemberdayaan KAT dimasa berikutnya.

Keseluruhan komponen tersebut harus disusun disertai penetapan besar kecilnya biaya yang diperlukan, sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan. Secara khusus indeks biaya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan di lokasi KAT, atau disepakati dari pemilik dukungan sumber dananya berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan.

B. Langkah-langkah pelaksanaan program

Untuk merencanakan langkah-langkah perencanaan program, dilakukan pengorganisasian, yaitu proses penentuan dan pengelompokan berbagai macam kegiatan, pembagian tugas dan wewenang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya. Langkah ini sering menggunakan 5W + 1 H yaitu :Who, What, Where, When, Why, How, serta menggunakan 6M + 1 T yaitu : Man, Money, Material, Machine, Method, Management, dan Time. Penempatan tenaga (SDM) ke tugas-tugas yang specific secara proporsional dan profesional, berdasarkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KAT disesuaikan dengan langkah -langkah pelaksanaan program yang telah direncanakan.

C. Supervisi, Monitoring, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan

Supervisi adalah kegiatan pengawasan terhadap proses penyusunan perencanaan sosial pemberdayaan KAT yang dapat diJakukan manakala terdapat hal-hal yang perlu penyelesaian lebih lanjut. Supervisi ini dapat dilakukan oleh petugas diluar KAT, misalnya dari tingkat Pusatyang berkompeten dengan program pemberdayaan KAT. Monitoring atau pemantauan adalah suatu proses untuk mengamati berlangsungnya suatu proses penyusunan perencanaan. Kalau warga KAT ada yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan di lokasi KAT, sebaiknya warga KAT itu sendiri yang melakukan pemantauan, karena dapat dilakukan setiap saat, terus menerus, pada komponen tertentu, sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana perkembangan atau kendala yang terjadi.Evaluasi atau penilaian untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiennya suatu proses penyusunan perencanaan sosial program pemberdayaan KAT, dalam pencapaian hasil atau tujuan yang diharapkan. Pencatatan pada hakekatnya kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam pemantauan, sehingga hasil pemantauan semuanya direkam, ditulis, difoto, didokumentasikan, untuk bahan evaluasi.Pelaporan pada hakekatnya melaporkan proses dan hasil penyusunan perencanaan sosial program pemberdayaan KAT dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Hasil supervisi, monitoring, evaluasi yang dicatat tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada pihak-pihak yang terkait termasuk pemilik sumber, warga masyarakat pada umumya yang peduli terhadap pemberdayaan KAT, sebagai pertanggung jawaban serta factor etikanya.Kronologis terhadap komponen supervisi, monitoring, evaluasi pencatatan dan pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan, walaupun kadang-kadang kurang mendapat perhatian yang memandai bagi para perencana pada umumnya. Proses perencanaan sosial program pemberdayaan KAT ini masih dipandang perlu untuk dikombinasikan dengan model perencanaan lainnya terutama dalam program yang bersifat Commu¬nity Development, sehingga disana-sini saling melengkapi demi terwujudnya suatu perencanaan social.

2. Proses Perumusan Kebijakan Sosial

Proses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap Identifikasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait: Secara garis besar, tahapan perumusan kebijakan dapat adalah sebagai berikut (Suharto, 1997):

a. Tahap Identifikasi

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs). Analisis Masalah dan Kebutuhan: Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah? Penginformasian Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan Indikator Sosial: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

b. Tahap Implementasi

Perumusan Kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya. Perancangan dan Implementasi Program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposals) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau permusan kebijakan baru.

Mekanisme dan Isu-Isu Kebijakan Sosial Untuk lebih memahami proses perumusan kebijakan sosial, kiranya perlu ditelaah secara singkat mekanisme dan kerangka kerja perumusan kebijakan sosial. Telaah ini akan membantu kita dalam memahami peranan lembaga atau aktor yang terlibat dalam merumuskan kebijakan sosial (Suharto, 1997) Setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam proses perumusan suatu kebijakan sosial. Sebagain besar negara menyerahkan tanggungjawab ini kepada setiap departemen pemerintahan, namun ada pula negara yang memiliki badan khusus yang menjadi sentral perumusan kebijakan sosial. Terdapat pula negara-negara yang melibatkan baik lembaga pemerintahan maupun swasta dalam merumuskan kebijakan sosialnya. Tidaklah mudah untuk membuat generalisasi lembaga mana yang paling berkompeten dalam masalah ini (Suharto, 1997)

a. Mekanisme Kebijakan Sosial

(1) Departemen pemerintahan. Sebagian besar negara menyerahkan tanggungjawab mengenai perumusan kebijakan sosial kepada kementrian, departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang berperan. Misalnya Departemen Sosial di Indonesia merupakan salah satu departemen yang memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial. Di Departemen Sosial, terdapat satu biro khusus yang memiliki kewenangan penting dalam kegiatan ini, yaitu Biro Perencanaan.

(2) Badan Perencanaan Nasional. Dalam konteks pembangunan yang lebih luas, perumusan kebijakan sosial juga seringkali menjadi tugas khusus dari Badan Perencanaan Nasional yang sengaja dibentuk untuk merumuskan dan sekaligus mengatur mekanisme kebijakan sosial. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) merupakan lembaga khusus yang menangani berbagai perencanaan sosial sekaligus perumusan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang dihasilkan lembaga ini kemudian menjadi acuan bagi departemen dan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

(3) Badan legislatif. Badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sosial. Lembaga ini biasanya memiliki komisi khusus yang mengurusi perumusan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, di Indonesia, DPR memiliki komisi khusus yang bertanggungjawab mengatur urusan ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial.

(4) Pemerintah Daerah dan Masyarakat Setempat. Di sejumlah negara di mana administrasi pemerintahannya lebih terdesentralisasi, Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan sosial, khususnya yang menyangkut persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerahnya. Lebih-lebih lagi di negara-negara yang telah sangat matang menjalankan konsep demokrasi, masyarakat setempat memiliki hak dan kewenangan dalam mengungkapkan aspirasi kebutuhannya yang kelak menjadi bagian dari tema-tema penting dalam kebijakan sosial.

(5) Lembaga Swadaya Masyarakat. Peranan lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) adalah berbeda dalam setiap negara. Namun demikian, kini terdapat kecenderungan bahwa di negara-negara berkembang, pemerintah semakin memberi peran yang leluasa kepada sektor-sektor non pemerintahan untuk juga terlibat dalam perumusan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini terutama terjadi sejalan dengan rekomendasi atau bahkan tekanan dari negara-negara donor yang memberi bantuan dan konsultasi finansial kepada negara yang bersangkutan. Selain itu, kini semakin disadari bahwa sebesar apapun pemerintah menguasai sumber-sumber ekonomi dan sosial, tidaklah mungkin mampu memenuhi kebutuhan segenap lapisan masyarakat secara memuaskan.

b. Isu-Isu kebijakan Sosial

Kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses dan dimensi pembangunan secara luas. Karenanya perlu ditelaah secara singkat beberapa isu kebijakan sosial yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam proses dan mekanisme perumusan kebijakan sosial (Suharto, 1997)

(1). Peran negara dan masyarakat. Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan sosial, tidaklah berarti bahwa hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini. Seperti dinyatakan dimuka, bahwa pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Sebesar apapun sumber-sumber ekonomi-sosial yang dimilikinya dan sehebat apapun kemampuan para pejabat dan aparatur pemerintah, tetap membutuhkan peran masyarakat.. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sosial mensyaratkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam hal pembagian peran dan kekuasaan pemerintah dan masyarakat.

(2) Perangkat Hukum dan Penerapannya. Perangkat hukum memiliki kekuatan memaksa, melalui sangsi dan hukuman yang melekat di dalamnya. Kebijakan sosial memerlukan perangkat hukum yang dapat mendukung diterapkannya kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif apabila dinyatakan secara tegas melalui perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, adakalanya perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatan-kegiatan operasional, baik dikarenakan oleh faktor manusianya, maupun kurang lengkapnya peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, perlu usaha keras agar terjamin adanya keselarasan antara perangkat hukum dan implementasinya. Ketidak-konsistenan antara ‘dassein’ dan ‘dasollen’ akan menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat dan merosotnya citra lembaga-lembaga pembuat kebijakan, yang pada gilirannya menimbulkan sikap apatis dan bahkan antipati masyarakat kepada setiap produk kebijakan sosial.

(3) Koordinasi antar Lembaga. Seperti sudah dinyatakan di muka, kebijakan sosial seringkali menjadi urusan berbagai departemen dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga tersebut agar kebijakan sosial tidak bersifat tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain.

(4) Sumber Daya Manusia. Aspek mengenai SDM ini menyangkut jumlah dan kualitas para pembuat kebijakan yang akan diserahi tugas dalam merumuskan kebijakan sosial. Meskipun kebijakan sosial, menyangkut ‘aspek sosial’, tetapi dalam merumuskan kebijakan tersebut diperlukan sejumlah orang yang memiliki beragam profesi dan latar belakang akademik tertentu. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kualifikasi SDM yang tepat. Selain ahli-ahli sosial, perumusan kebijakan sosial seringkali membutuhkan pakar-pakar ekonomi, hukum, dan bahkan ahli statistik.

(5) Pentingnya pelayanan sosial. Pentingnya pelayanan sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan sosial. Isu ini terutama muncul karena adanya kecenderungan pemerintah yang semakin menurunkan anggaran belanjanya untuk kepentingan-kepentingan pelayanan sosial. Pelayanan sosial pada dasarnya merupakan investasi sosial yang berkorelasi positif dengan kualitas hidup masyarakat. Pengalaman penulis berkunjung ke Costa Rica menunjukkan bahwa berkat kesigapan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelayanan sosial, kualitas hidup warga masyarakat negara tersebut sangat memuaskan terutama bila dilihat dari indikator kualitas hidup (Human Development Index), seperti angka harapan hidup, jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran, dan bahkan pendapatan per kapitanya.

(6) Penentuan prioritas pelayanan sosial. Di sebagian besar negara berkembang keinginan untuk memperbaiki pelayanan sosial sangat besar, namun demikian sumber dana untuk pengadaan pelayanan tersebut sangat terbatas (Conyers, 1991). Ini berarti bahwa kebijakan sosial harus mampu diprioritaskan terhadap pelayanan sosial yang benar-benar penting dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, apakah pelayanan sosial akan lebih diprioritaskan untuk perawatan anak terlantar, para manula, para penyandang cacat, rehabilitasi permukiman kumuh, atau peningkatan peran pemuda dan wanita.

(7) Penentuan bentuk pelayanan sosial. Isu berikutnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk pelayanan sosial apa yang cocok untuk negara berkembang. Dewasa ini semakin disadari bahwa bentuk-bentuk dan standar pelayanan di negara maju tidak dapat sepenuhnya diterapkan di negara berkembang. Oleh karena itu, perlu diusahakan suatu bentuk pelayanan sosial yang sesuai dengan kondisi setempat dan cocok ditinjau dari segi fisik, ekonomi, sosial dan politik negara yang bersangkutan. Secara luas kita dapat mengusulkan apakah pelayanan sosial akan berbentuk uang tunai (cash payment), barang (benefit in kind), atau berupa bantuan konsultasi dan pelatihan-pelatihan.

(8) Distribusi pelayanan sosial. Hampir bisa dipastikan bahwa semua negara menghadapi masalah yang sama dalam kaitannya dengan persoalan ‘supply’ dan ‘demand’ pelayanan sosial, dalam arti kebutuhan akan pelayanan sosial selalu lebih besar dari kemampuan pemerintah atau lembaga penyelenggara dalam mengusahakan pelayanan sosial. Keadaan ini tentunya memaksa kita untuk memikirkan secara sungguh-sungguh mengenai distribusi pelayanan sosial. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pendistribusian pelayanan ini antara lain menyangkut segi geografis (desa, kota, daerah khusus), jender (pria, wanita, atau waria), usia (anak, remaja, manula) atau berdasarkan permasalahan-permasalahan khusus yang mendesak untuk segera dipecahkan.

(9) Penetapan kuantitas atau kualitas pelayanan sosial. Karena sumber daya manusia dan dana relatif selalu terbatas, maka isu mengenai pilihan dalam menentukan kuantitas dan kualitas pelayanan harus pula menjadi bahan pertimbangan yang matang bagi para pembuat kebijakan sosial. Antara kuantitas dan kualitas pelayanan sering kali terjadi trade-off, dilema, sehingga perlu ditentukan mana dahulu yang akan diutamakan. Misalnya, mengingat masih besarnya sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial masih dianggap lebih penting daripada meningkatkan kualitas pelayanan lembaga tersebut.

PENUTUP

Model-Model Analisis Kebijakan Sosial

Menurut Dunn (1991), analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Menurut Quade (1982) analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan analisis kebijakan dapat pula bersifat informal yang melibatkan tidak lebih dari sekadar kegiatan berfikir secara cermat dan hati-hati mengenai dampak-dampak diterapkannya suatu kebijakan.

Analisis kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen rasional mengenai tiga pertanyaan yang berkaitan dengan;

a. Fakta-fakta;

b. Nilai-nilai; dan

c. Tindakan-tindakan

Mobilitas sosial

Mobilitas sosial memiliki banyak defenisi dan mempunyai kajian, sehingga dalam memahami mobilitas sosial diperlukan banyak referensi dan kajian yang lebih komprehensif. Banyak alasan kenapa kita mempelajari mobilitas sosial, ada sebuah asumsi bahwa tujuan mempelajari mobilitas sosial karena kita adalah bagian dari masyarakat, diamana didalam masyarakat sering terjadi perubahan sosial.  Perubahan yang terjadi dalam masyarakat mempunyai relevansi bagi setiap individu.   adapun defenisi-defenisi mobilitas sosial dianataranya adalah;

-          Mobilitas sosial bisa diartikan sebagai proses kegagalan atau keberhasilan Yng Dialami oleh seorang individu.  Dengan kata lain bahwa  keberhasilan individu itu merupakan suatu mobilitas sosial vertikal, dimana keberhasilan seseorang meningkatkan status sosialnya didalam masyarakat tempat tinggalnya.  Sedangkan kegagalan yang dialami oleh seseorang juga merupakan mobilitas sosial vertikal dimana kegagalan seseorang itu berarti menurunkan status sosialnya dalam masysrakat tempat tinggalnya.  Jadi antara keberhasilan dan kegagalan seseorang juga termasuk mobilitas sosial.  

-          Mobilitas sosial yaitu proses perpindahan individu sosial entahkah dari status sosial keatas atau status sosial kebawah (vertikal), atau bisa juga pepindahan status sosial yang mendatar (horisontal).

-           Ada dua bentuk mobilitas sosial yaitu; mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horisontal.  Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan individu dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat.  Sedangkan mobilitas sosial horisontal yaitu: perpindahan individu dari kedudukan sosial ke kekdudukan sosial lainnya yang sederajat. Adapun mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua yaitu;

a.     Mobilitas sosial vertikal naik

b.    Mobilitas sosial vertikal turun

 Contoh; mobilitas sosial vertikal naik, yaitu seorang pegawai yang dulunya hanya sebagai staf  disebuah instansi, karena prestasinya dan kinerjanya sangat baik, sehingga ia dipromosikan naik jabatan menjadi sebuah kepala bagian diinstansinya, Maka dengan itu status sosialnya atau kedudukannya naik  sehingga secara otomatis dia melakukan proses mobilitas vertikal naik.  

Contoh mobilitas sosial vertikal turun yaitu;  seorang pejabat yang dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan korupsi yang merugikan milyaran uang negara,  dengan proses hukum maka ia menjadi seorang tersangka tindak pidana korupsi.  Sehingga ia tidak lagi menjadi seorang pejabat dan status sosialnya menjadi masysrakat biasa. Dengan demikian ia secara tidak langsung menjalani proses mobilitas sosial vertikal menurun. 

Contoh mobilitas sosial horisontal yaitu;  seorang tukang becak beralih profesi menjadi tukang ojek. Dengan kata lain bahwa individu yang beralih profesi lain kepada profesi lainnya yang sederajat.  Tanpa beralih kepada profesi yang lebih tinggi. 

-          Faktor- faktor yang menghambat mobilitas sosial yaitu sebagai berikut.

a.       Apartheid yaitu sebuah golongan yang menghendaki adanya pemisahan terhadap golongan lainnya.  Contohnya; negara israel yaitu sebuah negara yang berdasarkan agama yahudi, yang menganggap bahwa bangsanyalah yang paling hebat, dan meremehkan negara-negara lain khususnya negara Palestina. 

b.      Kasta yaitu budaya orang hindu atau kelompok tingkat  masyarakat dalam hindunisme. Ini biasanya terjadi pada orang hindu yang khususnya di India yang mayoritas agama hindu.

c.       Diskriminasi kelas yaitu, terjadinya sebuah diskriminasi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mayoritas terhadap orang-orang yang minoritas, didalam sebuah wilayah.    Contohnya; diskriminasi terhadap minoritas orang  islam di Thailand yang mayoritas Hindu, diskriminasi terhadap minoritas orang islam di Rusia yang mayoritas atheis atau komunis, diskriminasi terhadap minoritas orang Islam di barat yang mayoritas kristen. 

d.       Kemiskinan, kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang menghambat mobilitas sosial,  karena kemiskinan yang absolut tidak memberikan perubahan sosial terhadap seseorang yang mengalaminya, sehingga status sosialnya tidak akan berubah.

e.       Perbedaan jenis kelamin, termasuk salah satu faktor yang menghambat mobilitas sosial juga adalah perbedaan jenis kelamin. 

Mobilitas antar geneasi dan mobilitas intra generasi

            Mobilitas antar generasi juga termasuk kedalam mobilitas vertikal,  mobilitas antar generasi ini  biasanya terjadi dalam sebuah keluarga.  Contohnya;  ada seorang petani miskin dalam sebuah keluarga tetapi anaknya berhasil menjadi seorang Bupati.  Maka status sosialnya naik dalam masyarakat, sehingga akan terajdi mobilitas sosial antar generasi.  Sedangkan mobilitas sosial intra generasi yaitu suatu mobilitas dalam keluarga yang sama.  Contohnya; kakak adik yang profesinya sama tapi kedudukannya beda, misalnya dulu kakak beradik ini bekerja sebagai buruh, karena sang adik rajin sambil bekerja diapun kuliah untuk mengejar pendidikan sehingga sang adik diangkat menjadi seorang mandor dalam sebuah perusahaan swawta dimana kakak beradik ini bekerja. 

Saluran mobilitas sosial vertikal yaitu;

a.       Angkatan bersenjata / militer, dalam angkatan  bersenjata ini sangat  jelas kedudukan atau jabatan seseorang.  Rendah tingginya jabatan dalam angkatan bersenjata ini ditentukan oleh pangkat.  Yang berpangkat lebih tinggi biasanya disebut komandan dan yang berpangkat lebih rendah biasanya disebut prajurit/ pasukan.  Bisa juga dari militer menjadi rakyat sipil, jika ia dipecat dari kesatuannya karena pelanggaran berat, atau bisa juga dari rakyat sipil menjadi militer karena ia lulus dalam seleksi masuk militer.  

b.      Lemabaga keagamaan, lembaga keagamaan ini juga termasuk dalam salah satu saluran mobilitas sosial vertikal, karena apabila seseorang didalam masyarakatnya ia mendalami dan lebih tinggi pemahaman agamanya dan pengamalannya terhadap agamnya maka status sosialnya dalam masyarkat akan naik, karena ia akan menjadi tokoh agama seperti Imam, ustad, atau guru agama.

c.       Lembaga pendidikan, sangat memungkinkan bahwa lembaga pendidikan juga termasuk kedalam saluran mobilitas sosial vertikal, karena pendidikan dapat mengangkat status sosial seseorang dalam lingkungan masyarakatnya.  Walaupun dalam keluarga miskin namun pendidikannya lebih tinggi daripada masyarakat yang ada disekitarnya maka dia akan terangkat kedudukannya. 

            Masyarakat terbuka lebih menerima mobilitas sosial, daripada masyarakat tertutup.  Sikap masyarakat terbuka yang sering menerima sesuatu yang baru yang masuk kedalam lingkungannya, sedangkan masyarakat tertutup tidak mau menerima sesuatu yang baru,  hal ini mempengaruhi perubahan sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat yaitu perkawinan.  Contohnya:  jika seorang perempuan yang berasal dari masyarakat biasa, kawin dengan seorang laki-laki keturunan darah biru atau orang terpandang dalam lingkungan masyarkatnya, secara otomatis perempuan itu akan naik status sosialnya. 

PENGEMBANGAN JARINGAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

06/09/05 – Program Khusus: P E M P-dkp.go.id

“Masyarakat pesisir yang mendiami 8.090 desa diperkirakan berjumlah 16,42 juta jiwa. Komunitas ini relatif masih tertinggal, yang ditandai dengan poverty headcount index masih 0,28. Dengan kata lain, masih terdapat kira-kira 28% dari populasi tergolong miskin. Fenomena kemiskinan masyarakat pesisir ini sungguh sangat ironis, karena negeri ini memiliki potensi sumberdaya kelautan yang kaya”, demikian dikemukakan oleh Dr. Sudirman Saad (Direktur Pembedayaan Masyarakat Pesisir) dalam acara jumpa pers pada tanggal 6 September 2005.

Pada bagian lain Dr. Sudirman Saad mengatakan bahwa ”pemerintah, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, telah mengambil berbagai kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Kebijakan tersebut sejalan dengan program Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, dimana targetnya antara tahun 1990-2015 masyarakat mempunyai dapat mempunyai pendapatan 1,5 US dolar per hari.”

Dengan target tersebut maka diharapkan melalui program PEMP sampai tahun 2009 dapat menaikkan pendapatan 281.200 (delapan ratus delapan pluh satu ribu dua ratus) orang, dari Rp. 300.000,- menjadi Rp. 500.000,- atau sekitar 10 % dari masyarakat miskin pesisir.

Program PEMP dengan dana yang berasal dari APBN dan dana kompensasi BBM, telah dilaksanakan di 265 kabupaten/kota, dan telah menghasilkan LEPP-M3 323 buah. Dalam memperkuat permodalan, melalui program PEMP pada tahun 2001 telah dilaksanakan di 125 kabupaten/kota, tahun 2002, 90 kabupaten/kota, tahun 2003 dilaksanakan di 126 kabupaten/kota, tahun 2004 di 160 kabupaten/kota, dan tahun 2005 sebanyak 111 kab/kota.

Periodisasi program PEMP dapat dibagi sebagai berikut: a. Pada 2001 – 2003 sebagai periode inisiasi, b. Tahun 2004-2006 adalah periode institusional. Pada periode institusional ini, fokusnya adalah merevatilisasi LEPP-M3 sehingga menjadi korporasi milik masyarakat pesisir,yang di satu sisi mampu melayani kebutuhan hidup sehari-hari dan di sisi lain dapat memenuhi keperluan usaha seperti modal dan sarana produksi.

Tahun pertama periode institusionalisasi telah terlampaui. Hasilnya pun cukup menggembirakan, 160 LEPP-M3 terevitalisasi hingga berbadan hukum koperasi. Di antaranya 142 memiliki LKM Swamitra Mina, 9 buah Pra-BPR Pesisir, dan 9 buah Unit Simpan Pinjam (USP). Diharapkan dalam periode institusionalisasi ini LKM tersebut sudah mampu mencapai BEP (break event point) serta 9 buah BPR-Pesisir resmi operasional. Sampai saat ini tercatat 45 LKM Swamitra Mina yang on line. Tenaga pengelola Swamitra Mina sebelumnya telah mendapatkan pelatihan untuk operasionalisasi Informasi Teknologi.

Hadirnya LKM Swamitra Mina maka secara bertahap peran tengkulak dan rentenir akan berkurang dan LKM dapat memobilisasi dana masyarakat dengan adanya suku bunga tabungan yang menarik. Dengan lancarnya pengelolaan LKM Swamitra Mina maka lambat laun bantuan modal yang disalurkan di masyarakat pesisir bukan lagi berasal dari APBN, tapi dari LKM Swamitra Mina.

Upaya untuk mewujudkan Koperasi LEPP-M3 sebagai holding company diharapkan ada pikiran cerdas yang bisa mengoptimalkan koperasi LEPP-M3. Dengan demikian maka diperlukan adanya jaringan nasional yang bisa menjadi penguatan kelembagaan untuk memperkuat permodalan bagi masyarakat pesisir. Untuk itu pada tahun 2004 telah dilaksanakan Musyawarah Nasional Masyarakat Pesisir di Balikpapan yang menyepakati adanya wadah yang bisa menjembatani percepatan terwujudnya holding company pada Koperasi LEPP-M3. Wadah tersebut adalah Jaringan Ekonomi Masyarakat Pesisir (JEMPI). Setelah setahun terbentuknya JEMPI maka ditindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Kerja Nasional I yang dilaksanakan di Bogor 30 Agustus 2005 dihadiri 142 kabupaten/kota.

Oleh karena itu dua tahun tersisa periode institusionalisasi, selain terus menumbuhkembangkan koperasi dengan LKM-nya, juga akan merintis pembukaan Kedai Pesisir dan SPDN. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat pesisir. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa rendahnya pendapatan masyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh besarnya beban pengeluaran yang harus dikeluarkan, baik di waktu melaut maupun untuk kebutuhan sehari-harinya. Ke depan jaringan kedai pesisir akan dikelola secara profesional dengan pendekatan waralaba. Akan tetapi mekanisme pengelolaannya akan ditata sedemikian rupa sehingga keuntungan terbesar kedai pesisir akan kembali kepada masyarakat pesisir melalui koperasi. Pada akhir 2006, ditargetkan telah berdiri Induk Koperasi Masyarakat Pesisir.

Berdasarkan skenario dua periode di atas, maka pada 2 atau 3 tahun yang akan datang, alokasi dana APBN untuk penguatan modal sudah dapat diakhiri sehingga dana PEMP akan turun signifikan, mengingat 80% di antaranya merupakan penguatan modal. Pada saat itu diharapkan jaringan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar 160 sentra pemberdayaan tersebut sudah terbangun sehingga akan bergerak lebih mandiri dan lebih dinamis.

Selain itu, dalam rangka mendukung transparansi terhadap penyaluran dana pada lembaga Swamitra Mina, Departemen Kelautan dan Perikanan telah membuta website www.swamitra.com, sebagai sarana komunikasi dan memudahkan masyarakat luas untuk selalu memantau lembaga mana yang layak untuk mendapatkan penyaluran dana.

Tentara Bayaran AS dan Proyek di Dunia Islam

Bisnis kontraktor militer yang dimiliki sejumlah tokoh penting pemerintahan AS, antara lain meliputi aktivitas penyediaan tentara bayaran (Mercenaries), pelatihan tempur bagi tentara reguler suatu negara, penyediaan logistik militer dari yang sederhana seperti peluru aneka kaliber hingga pesawat jet tempur, misi pengawalan, dan sebagainya. Setelah peristiwa penyergapan di Falujah akhir Maret 2004 yang menewaskan empat personel Mercenaries dari Blackwater Security Consulting, eksistensi tentara bayaran di daerah konflik menjadi kian terbuka. Pemerintahan Gedung Putih tidak bisa lagi mengelak tudingan bahwa mereka telah mempergunakan banyak jasa kontraktor militer (Privat Military Company, PMC) di dalam berbagai invasi ke banyak negara semisal Afghanistan dan Irak. Bahkan menurut sejumlah pengamat, sikap agresif politik luar negeri AS di masa George Walker Bush tidak bisa lepas dari kepentingan para pialang industri militer seperti Wapres Dick Cheney maupun Bush sendiri. Para pialang industri militer ini jelas akan mengeruk keuntungan yang dahsyat jika perang berkobar di mana-mana. Jauh sebelum terjadinya peristiwa WTC di tahun 2001, para pialang indusri militer AS yang juga merupakan tokoh-tokoh puncak di Gedung Putih serta Pentagon, telah merancang strategi penguasaan dunia melalui penggunaan mesin perang di mana pada akhirnya Amerika Serikat akan muncul menjadi satu-satunya adi daya dunia tanpa satu pun kekuatan dunia yang sanggup menandinginya. Strategi ini tidak semata-mata berangkat dari perhitungan bisnis semata, melainkan berkolaborasi dengan keyakinan Kristen Zionis yang mulai tumbuh di Amerika pada era 1970-an. Menurut keyakinan Kristen Zionis AS, Maranatha atau turunnya kembali Yesus Kristus (Messiah) hanya akan terjadi jika bangsa Yahudi telah diselamatkan di Yerusalem dan Haikal Sulaiman telah berdiri kembali. Kelompok ini sangat yakin bahwa Messiah akan memimpin mereka memerangi dan menghabisi umat Islam hingga Yerusalem bisa sepenuhnya dikuasai mereka di hari akhir. Berangkat dari keyakinan inilah, para pialang industri militer AS yang juga sebagian besar dari mereka duduk di posisi puncak Gedung Putih dan Pentagon, mengatur strategi agar Yerusalem bisa sepenuhnya dikuasai dan melumpuhkan kekuatan kaum Muslimin dunia. Penolakan Amerika terhadap Perjanjian Rudal Balistik 1972, penolakan ratifikasi Protokol Kyoto tentang lingkungan, serta penolakan-penolakan AS terhadap berbagai perjanjian internasional sesungguhnya menjadi indikasi bahwa AS sedang berjalan sendiri dengan agendanya. AS tidak mau terikat dengan semua itu, karena AS telah begitu yakin dengan kekuatan sendiri, dia mampu untuk mengendalikan dan menundukan dunia. Peristiwa WTC, 11 September 2001 merupakan pintu gerbang bagi pialang industri militer AS menangguk untung besar-besaran. Namun sebelum melihat peristiwa yang terjadi sekarang, agar memiliki pemahaman yang lengkap mengenai bisnis tentara bayaran dengan PMC-nya di Amerika, maka ada baiknya kita tengok dulu latar belakangnya Mega skandal Iran Contra yang melibatkan sejumlah pejabat top di Gedung Putih di era 1980-an, termasuk Presiden Ronald Reagan, bisa jadi merupakan pelajaran sangat berharga bagi rezim Gedung Putih. Kasus Iran Contra merupakan sebuah kasus penjualan senjata yang dilakukan pemerintah AS ke Iran yang sebagian keuntungannya dialirkan ke kantong Gerilyawan Contra di Nicaragua. Hal ini berawal dari peristiwa penyanderaan 52 warga AS yang berlangsung sejak 1 November 1979 di Gedung Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran. Pemimpin Iran yang baru saja naik tahta, Ayatollah Khomeini, berada di belakang penyanderaan tersebut. Saat itu, Presiden AS Jimmy Carter yang tengah berkampanye untuk memenangkan pemilu keduanya, memerintahkan agar diadakan sebuah operasi pembebasan bagi penyanderaan tersebut. Namun operasi pembebasan yang bersandi Eagle Claw yang dilancarkan pada bulan April 1980 gagal total sebelum sampai di Teheran. Helikopter tempur yang penuh berisi pasukan elit Delta Force mengalami kecelakaan di wilayah gurun sebelah timur Iran. Delapan serdadu pasukan elit itu tewas. Jelas, popularitas Jimmy Carter jatuh di mata rakyat AS. Diam-diam, pesaing utamanya dalam pemilu presiden AS, Ronald Reagan, setelah melihat kegagalan Carter, berinisiatif untuk membentuk satu tim khusus yang akan membebaskan warga AS tersebut secara rahasia. Operasi rahasia ini bukan operasi tempur, melainkan sebuah lobi tingkat tinggi. Reagan mengontak Iran dan mengatakan bahwa AS akan melakukan barter, jika ke-52 warganya dibebaskan maka AS akan memberi Iran sejumlah senjata antitank untuk menghadapi Irak dan uang tunai sebesar 40 juta dollar AS. Tergiur oleh tawaran serius yang diajukan utusan Reagan, Iran pun melepaskan sandera tersebut. Simpati rakyat AS beralih penuh kepada Reagan dan memenangi pemilu presiden mengalahkan Carter. Tepat di hari pelantikan Reagan, 20 Januari 1981, ke-52 warga AS yang disandera Iran tiba di AS dengan selamat. Reagan telah menjadi pahlawan bagi rakyat Amerika. Namun orang-orang yang tidak menyukai Reagan, termasuk Tim Sukses Jimmy Carter, pada akhirnya mencium aroma tak sedap di balik kesuksesan Reagan membebaskan ke-52 sandera tersebut. Secara intensif mereka menggelar pengusutan rahasia yang akhirnya menggelinding bagai bola liar yang menyeret sejumlah petinggi Gedung Putih ke pengadilan. Salah satu kabar yang berhembus kencang adalah, George H. Bush dan William Casey selaku Manager Tim Sukses Reagan menemui PM Iran Bani Sadr di Paris soal negosiasi senjata gelap. Richard Brenneke, anggota tim sukses Reagan yang juga mantan agen CIA, membantah kabar itu di pengadilan, walau sebenarnya kejadian itu benar-benar terjadi. Setelah melewati banyak sekali tahap pemeriksaan dengan ratusan saksi, pengadilan AS akhirnya berhasil menyingkap skandal itu dan 176 tokoh politik utama di AS dianggap terlibat. Kasus itu ditutup semasa Presiden Bill Clinton. Dengan alasan nasionalisme, maka ke-176 orang tersebut lalu dibebaskan. Walau demikian, menurut kelaziman hukum yang ada harus tetap ada yang masuk penjara, maka Letkol Oliver North pun dikorbankan dengan dakwaan menjual senjata secara gelap ke Iran dan menyalurkan dana hasil penjualan senjata itu ke Gerilyawan Contra di Nicaragua. Pemerintah AS belajar banyak dari skandal Iran Contra tersebut. Sejak itu, timbul pemikiran bahwa terlalu beresiko jika pemerintah terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi seperti yang telah terjadi dalam Iran Contra. Menggunakan badan intelijen resmi pun resikonya sama. Sebab itu, dibutuhkan pihak ketiga yang bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah tetapi secara institusi terpisah dari pemerintahan. Maka dari pemikiran itulah kemudian timbul gagasan untuk membentuk Private Military Company (PMC) yang dikelola oleh para mantan pejabat militer dan anggotanya juga mantan tentara. Dengan adanya PMC, pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan tinggal mengorder sesuatu, seringkali inipun dilakukan oleh ‘tangan lain’, dan membayarnya, setelah itu tinggal menunggu laporan bahwa misi sudah selesai dari PMC yang ditugaskan. Amerika sendiri diketahui banyak sekali memakai jasa PMC dalam proyek-proyek pengamanan, utamanya di wilayah luar Amerika seperti Irak, Afghanistan, dan sebagainya. Rezim George Walker Bush dianggap sebagai rezim yang paling banyak memakai PMC dan berperan besar dalam perkembangan bisnis pewaris Templar ini. Wakil Presiden Dick Cheney, salah satu penggagas utama Doktrin Pax Americana (The New World Order dalam nama lain) dan ‘Dewa Perang Gedung Putih’, merupakan mantan CEO Halliburton, sebuah PMC yang paling makmur dan paling besar di AS, bahkan dunia. Selain itu, berakhirnya perang dingin di era 1980-an yang disebabkan runtuhnya imperium blok timur dengan pecahnya Uni Sovyet menjadi negara-negara kecil dan juga diikuti oleh negara-negara blok komunis di Eropa Timur, dengan sendirinya hal ini menyebabkan ratusan ribu tentara Amerika yang ditempatkan di pos-pos luar negeri di negara-negara anggota NATO menjadi menganggur alias tidak punya pekerjaan. Keadaannya serupa saat Ksatria Templar kembali ke Eropa setelah terusir kalah dari pasukan umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Akibat berakhirnya perang dingin, jumlah tentara AS yang tadinya sekira 1, 5 juta personil akhirnya harus dipangkas setengahnya. Pemerintah AS menganggap wadah PMC adalah wadah yang tepat untuk menampung 750-an ribu tentara regular yang diberhentikan. Di PMC-PMC yang menampung mereka, para mantan tentara ini mendapatkan gaji dan fasilitas yang kurang lebih sama seperti ketika masih bertugas di dinas ketentaraan resmi, bahkan banyak dari mereka yang menerima lebih baik. Sebab itu, PMC-PMC di Amerika setelah berakhirnya era perang dingin bertumbuhan bagaikan jamur di musim hujan. Dan yang banyak ini tentu memerlukan proyek agar bisnisnya bisa berjalan.